Ikuti kami di

  • Kita Bersama Melawan Gratifikasi

  • Tolak Gratifikasi

  • Stop Gratifikasi

  • Focus Group Discussion "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Mengenai Pembentukan Perundang-Undangan" di Universitas Mbojo, Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Focus Group Discussion "Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat

Naskah Akademik

  • Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Provinsi Aceh

    Kabupaten Aceh Tengah dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Mengingat UU yang mendasari pembentukannya sudah berlaku sangat lama dan banyak materi muatan didalamnya yang suda...

  • Naskah Akademik RUU tentang Aceh Timur di Provinsi Aceh

    Kabupaten Aceh Timur dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Mengingat UU yang mendasari pembentukannya sudah berlaku sangat lama dan banyak materi muatan didalamnya yang sudah...

  • RUU tentang Provinsi Jawa Barat

    1. Secara filosofis perlu ada pembentukan RUU Provinsi Jawa Barat karena perlu ada penyesuaian dengan konsep otonomi daerah yang digunakan saat ini yakni berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provins...

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang

  • RUU tentang Provinsi Jawa Barat

    RUU tentang Provinsi Jawa Barat terdiri atas 3 Bab dan 9 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Jawa Barat; dan Bab III Ketentuan Penutup....

  • RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara

    RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 46 pasal, 13 Bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, Karakteristik Provinsi Sulawesi Utara, Urusan Pemerintah Daerah, Arah dan Pola Pembangunan Provinsi Sulawesi Uta...

  • RUU tentang Provinsi Jawa Tengah

    Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 9 Pasal dan 3 Bab, yaitu: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Jawa Tengah; dan Bab III Ketentuan Penutup....

Selengkapnya

Jurnal Prodigy

Selengkapnya

Proceeding

  • FORUM DISKUSI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION “PREVIEW NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG”

    Narasumber: K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum, Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., M.H, Drs. Ferry Mursyidan Baldan, Dr. Pataniari Siahaan, S.T., M.H., Drs. H. Darul Siska, Romo Benny Susetyo Pr. Antonius, Teguh Nirwahyudi, Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., M.H., Irjen Pol. Drs. Darma Pangrekun, M.M., M.H., Prof. Wawan Setiawan, M.Kom., Dr. Asep Salahudin, Dr. Fendy Setiawan, S.Sos., M.H., Dr. Dewi Suryati Budiwati, S.Sen., Mpd., Diasma S. Swandaru, S.Sos., M.H., Chaeder Bamualim, Wawan Fahrudin

Selengkapnya

Pedoman Kerja

  • PEDOMAN CRISYS

    CRISYS adalah metode yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai atau mendeteksi potensi risiko korupsi politik (political corruption) yang dapat terjadi dari perumusan norma suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

  • PEDOMAN REGULATORY IMPACT ANALYSIS

    Pedoman Regulatory Impact Analysis digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak dari pembentukan peraturan perundang-undangan....

  • LAPORAN PENGEMBANGAN CRA

    Laporan Program Pengembangan Corruption Risk Analysis Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat PUU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI ...

Selengkapnya

Buku

Selengkapnya


Call For Papers Prodigy

Pencarian

Kalender

Agenda


Profil Pegawai

Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H. Perancang Undang-Undang bidang Politik Hukum dan HAM. Lahir pada tanggal 20 August 1979. pendidikan terakhir program doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2019 Terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang: 1) Industri Pertahanan; 2) Hukum disiplin Prajurit TNI; 3) KPK; 4) Keamanan Nasional; dan 5) Bantuan Hukum. Karya tulis yang pernah dimuat seperti ”Mekanisme Pengambilan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Beliau dapat dihubungi melalui email: ekamartianawulansari@yahoo.co.id
©2023 - Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM - Badan Keahlian DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706